SOLIDARITAS RAKYAT UNTUK DEMOKRASI (SORAK) : KALIAN TIDAK SEMUA DIUNDANG KECUALI YANG DEMOKRATIK!



Kapitalisme krisis. Dunia tak pernah mengalami perubahan menuju situasi baik. Sejak kapitalisme mengalami krisis ekonomi tahun 1929 (great depression), rutinitas krisis terjadi secara periodik. Kelimpahan barang tanpa daya beli (excess supply) adalah bentuk krisis yang sudah ada di depan mata.

Bila pada krisis 1929, modal hancur karena tidak bisa diinvestasikan ke dalam sektor riil, maka di masa kini modal lebih untung ditanamkan ke sektor finansial (perdagangan saham dan uang) karena sudah lama tidak bisa (tidak cepat menguntungkan) ditanamkan ke sektor riil. Karena itulah (tidak ada ekspansi modal ke sektor produktif) yang menjadi penyebab utama pengangguran, sebagai wujud krisis massal di dunia saat ini. Krisis berkelanjutan, bahkan semakin tak sistematis, dalam makna, sudah tidak bisa lagi diperkirakan indikasi-indikasinya oleh para arsitektur keuangan neoliberal.
.
Imbas dari krisis itu juga dirasakan oleh Indonesia yang sumber investasinya menginduk pada negara-negara kapitalis. Hari demi hari dijalani dalam krisis, tapi neo-liberalisme melulu dianggap dan ditawarkan sebagai satu-satunya jalan keluar. Jalan keluar yang dijalankan dengan paksaan utang, dilanggengkan dengan perang dan kolonisasi, yang alih-alih membebaskan, justru malah menghancurkan.
.
Indonesia; bangsa “kasihan” ini menjadi salah satu target dari penerapan neoliberalisme. Liberalisasi sumber daya alam menjadi tugas keseharian pemerintah, elite politik, DPR, intelektual borjuis, ekonom, aparat (pengaman investasi) dan semua parpol yang jahat itu.
.
Batas minimal terbukanya ruang demokrasi, yang sanggup didobrak oleh gerakan rakyat dalam menumbangkan orde baru, sudah dimundurkan kembali. Kini, dinamika demokrasi berlangsung di tengah-tengah kebangkitan militerisme, fundamentalisme agama, dan kelompok-kelompok reaksioner lain.
.
Kesejatian demokrasi memiliki pra-syarat khusus yang harus dipenuhi yaitu: partisipasi aktif seluruh rakyat, dan, membebaskan gagasan/pikiran politik rakyat. Di mana pra-syarat tersebut menjadi landasan pijak/instrumen melabuhkan demokrasi menuju muaranya, yaitu demokrasi kerakyatan. Rakyat sebagai protagonisnya.
.
Banyak yang salah menduga bahwa sekarang adalah zaman demokrasi. Kiblatnya adalah Amerika. Salah besar. Demokrasi yang dibangun Amerika, dan menjadi panutan sekarang adalah demokrasi yang ditafsir berdasarkan logika investasi, kami menyebutnya sebagai demokrasi liberal. Demokrasi liberal tidak menghendaki partisipasi aktif rakyat. Demokrasi liberal adalah demokrasi prosedural. Melibatkan partisipasi rakyat hanya pada saat pemilu, dan ketika yang dipilih berdusta atas janji, rakyat ak punya hak mem-veto pilihannya. Bagaimana dengan partai politik yang ada? Partai politik yang ada sekarang hanya mekanisme/alat menipu konstituennya, wadah koruptor, wadah proyek cari uang elitenya, wadah politik uang. Bukanlah partai revolusioner yang mendasarkan dirinya pada aspirasi langsung dan kekuatan rakyat.
.
Inilah wajah demokrasi liberal. Boleh berdemokrasi asalkan jangan menghambat investasi, artinya, jangan menghambat tuan-tuan kapitalis merampok kekayaan alam, menggarong hasil kerja buruh, merampas lahan petani adat, menggusur rumah rakyat.
.
Di Papua, mengapa rakyat Papua menghendaki kemerdekaan (ekonomi dan politik)?
.
Papua, pintu gerbangnya dibuka oleh perjanjian yang hanya ditandatangani 1.025 rakyat Papua—lebih dari 800.000 orang penduduk Papua waktu itu,—itupun berada di bawah ancaman senjata tentara, dipaksa memilih bergabung dengan Indonesia di tahun 1969, lalu, tamu dari luar masuk membawa legitimasi berupa perjanjian yang dipaksakan; membawa senjata, berbaju loreng, melakukan persekusi, membunuh, merusak tanah Papua, mengusir tetua adat, mendorong masyarakat adat di ambang batas jurang, terlibas pembangunan.
.
Setelah itu, mereka memapankan dominasinya dengan cara-cara militeristik. Program-program operasi militer diregulerkan demi memberi makan perwira-perwira militer. Operasi Sadar (1965-1967), peristiwa Kebar 26 Juli 1965, kasus Teminabuan (1966-1967), peristiwa Manokwari 28 Juli 1965 dan Operasi Militer 1965-1969, Operasi Brathayuda (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), peristiwa penghilangan paksa di Sentani 1970, Operasi Militer di Paniai sepanjang 1969-1980, Operasi Militer di Jaya Wijaya dan Wamena Barat kurun 1970-1985, Operasi Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), Operasi Galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984), Operasi Sapu Bersih (1984), Operasi di Mapenduma (1996), pelanggaran HAM di Wasior (2001), dan operasi militer di Wamena (2003) dan Kabupaten Puncak Jaya (2004). Hingga detik ini, persekusi terhadap rakyat Papua yang menghendaki kebebasan sedang berjalan, dengan cara militeristik. Maklum, pemerintah dan aparatnya sedang membebek pada tuan kapitalis, yang dipertaruhkan adalah investasi senilai 265 triliun. Investasi bisnis yang hanya membesarkan perut kapitalis, elit borjuis dan perwira-perwira tingginya.
.
Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa, hak tiap manusia maka, batasan-batasan kebahagiaan rakyat Papua tidak boleh dihalangi oleh keputusan-keputusan yang tak pernah mereka kehendaki sehingga, merebut kemerdekaan dari kolonialisme dan kapitalisme adalah sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya jalan keluar bagi rakyat Papua.
.
Namun, merebut kemerdekaan bukan perkara mudah, jalannya begitu rumit, cadas dan berliku. Apalagi, kepentingan tuan-tuan kapitalis membentang di jalur-jalur yang menjadi sumber kehidupan sehingga mengunci kesejahteraan rakyat. Sebenarnya, tidak hanya rakyat Papua yang menghendaki pembebasan. Rakyat Indonesia secara keseluruhan pun menghendakinya. Karena Indonesia kini tak pernah benar-benar merdeka. Kita dijajah kolonialisme, kapitalisme dan korporasi-korporasi. Di Rembang, Kebumen, Madura, Jatigede, Kalimantan, Jogjakarta, dan di seluruh isi laut-hutan-tambang di Indonesia dirampok kapitalis, baik itu asing maupun dalam negeri sendiri.
.
Pada saat itulah kemerdekaan harus dimaknai dan direbut, dengan alat persatuan, solidaritas antar gerakan rakyat dan membangun gagasan-gagasan revolusioner sebagai satu-satunya jalan keluar paling memungkinkan bagi pembebasan rakyat. Dan kita, rakyat korban kolonialisme-kapitalisme telah disatukan oleh kepentingan yang sama: Merdeka. Bebas dari penjajahan modal.
.

Kami, dari Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi, dalam kertas posisi ideologis-politik ini menyerukan: Tuntaskan perjuangan demokrasi, bangun kekuatan rakyat yang mandiri, nasionalisasi aset-aset sumber daya alam di bawah kontrol rakyat, hentikan represi terhadap rakyat. Untuk Papua: Referendum—hak menentukan nasib sendiri sebagai jalan keluar demokratis bagi rakyat Papua, tarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua, bebaskan seluruh tapol-napol Papua, buka akses jurnalis di Papua, hentikan penangkapan terhadap aktivis pro-demokrasi.

Related

Luar Kampus 7167127187974390761

Posting Komentar

emo-but-icon

Google+ Badge

Google+ Followers

Hot in week

Recent

Comments

item