WARGA KEBON JERUK, BANDUNG, MENGGUGAT PT. KAI DAN PEMKOT BANDUNG


Massa aksi sedang berorasi (Foto: MCI | Daunjati)


Tepat 26 Juli 2016 jam 8:00 pagi,  PT. KAI Daop 2 menggunakan ratusan aparat militer (TNI-Polri) melakukan penggusuran paksa rumah rakyat di Jalan Stasiun Barat. Sebanyak 53 KK diusir, rumah dan kiosnya dihancurkan alat berat (bechoe). Selain kehilangan rumah, mereka juga kehilangan mata-pencaharian. PT. KAI Daop 2 mengklaim bahwa lokasi yang digusur adalah asset miliknya, dan Daop 2 tak bisa menunjukkan kepemilikannya. Proses penggusuran pun cacat hukum, mengakibatkan kerugian terjadi di pihak rakyat korban barbarianisme PT. KAI Daop 2. Rakyat akhirnya melawan, secara ekstra-legal-formal jugasecara konstitusional, melalui jalur hukum.Rakyat Jalan Stasiun Barat tetap melawan dengan menggugat secara perdata yang mendudukkan PT. KAI Daop 2 sebagaiTergugat I karena telah melakukanPerbuatan Melanggar HukumPasal 1365 KUH Perdata terhadap UU No. 2/2012.Pemerintah Kota Bandung sebagai Tergugat II karena telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Pasal 1365 KUH Perdata terhadap UU No. 2/2012, Perpres No. 71/2012, Perka BPN No. 5/2012. Perjuangan rakyat Indonesia sepanjang sejarahnya adalah perjuangan Rakyat melawan kekuasaan yang menindas, kekuasaan yang arogan, yang mendudukkan Rakyat sebagai kepentingan terakhir jauh sebelum kekuasaan investasi dalam perluasan pasar-bebas (globalisasi).

Penggusuran Melanggar HAM

Proyek narsisme walikota Bandung tentang “Bandung Kota HAM” sangat bisa diragukan jika faktanya menyatakan lain tentang pelaksanaan HAM. Justru Bandung sendiri marak penggusuran: KampungKolase, Jalan Jakarta, pengusiran PKL (DayangSumbi; Purnawarman), dan Rakyat Jalan Stasiun Barat. Karena lingkup HAM, selain hak sipil-politik, adalah hak ekonomi-sosial-budaya maka, penggusuran adalah pelanggaran HAM.Tak perlu menjadi sarjana untuk memahami HAM, tak perlu pula jadi walikota untuk memahaminya.
Penggusuran illegal yang dilakukan PT. KAI Daop 2 Bandung terhadap rakyat di JalanSetasiun Barat, RT. 03/RW. 02, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, adalah kenyataan bahwa pemerintah, aparat dan institusi-institusi lain tak pernah sedikitpun memiliki kehendak berdiri di sisi kesakitan rakyat. PT. KAI sedang mengembangkan bisnis kereta cepat dengan menggandeng investor dari China (PT. KeretaCepat Indonesia China/PT. KCIC), juga Tiongkok. Mereka memegang kepemilikan operator kereta cepat dengan saham 60% (PT. KCIC), 40% China Railway International Group. Proyek-proyek investasi tersebut yang mendorong pemerintah beserta PT. KAI rela membarter kebahagiaan rakyat dengan keuntungan kapitalis.

Salah seorang warga Kebon Jeruk, Bandung, yang turut menjadi massa aksi
di Pengadilan Negeri Bandung. (Foto: MCI|Daunjati) 


Aksi Massa Rakyat Menolak Penggusuran

Persatuan merupakan syarat keberhasilan untuk melawan, seberapa besar kekuatan musuh pasti dapat dikalahkan dengan persatuan. Dalam kasus ini Rakyat Kebon Jeruk melawan PT. KAI Daop 2 dan sekutunya Pemerintah Kota Bandung, melawan dengan cara aksi massa dan jalur hukum sebagai suplemen perjuangan yang dilakukan secara bersamaan. Kami meyakini kekuatan aksi massa sebagai salah satu cara yang sangat efektif untuk meruntuhkan rezim yang dzolim kepada Rakyat, dan jalur hukum sebagai katalisator dalam perjuangan.

Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, Rakyat Kebon Jeruk menggugat PT. KAI Daop 2 Bandung dan Pemerintah Kota Bandung secara perdata, ke Pengadilan Negeri Klas 1-A Bandung, dengan nomor perkara : 380/PDT.G/2016/PN.BDG. Sidang pertama dilaksanakan pada Hari Kamis, 13 Oktober 2016, untuk menuntut segala kerugian yang ditimbulkan dari penggusuran paksa dari PT. KAI Daop 2 Bandung dan Pemerintah Kota Bandung. Namun, di hari tersebut pihak – pihak tergugat tidak ada satupun yang berani menunjukkan wajahnya. Entah kenapa dan apa alasan mereka mangkir dari sidang. Padahal, warga telah datang tepat waktu dan menunggu dengan antusias persidangan yang tidak cacat, adil, serta berjalan sejujur – jujurnya.  Sidang ditunda hinggga hari Rabu, 18 Oktober 2016.

Menang atau kalah tidak lagi mejadi beban warga. Poin utama dari gugatan dan persidangan ini adalah melihat kejujuran hukum, bagaimana hukum benar – benar membela siapa yang benar, bukan membela mereka yang ber-uang. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan dari semua pihak dan masyarakat agar persidangan demi persidangan berjalan dengan jujur dan adil. Jangan sampai sekali lagi citra hukum di Indonesia menjadi buruk, tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Dalam aksi massa ini, rakyat akan mengawal terus persidangan yang ada, sekaligus menjadi pengingat bagi siapapun yang melihat bahwa ada hak dan kemanusiaan yang sedang diperjuangkan. Dalam aksi massa kali ini, warga akan melakukan mimbar bebas, aksi teatrikal ibu – ibu yang bersuara melalui peralatan dapur yang mereka bawa, serta pertujukan pantun dari warga

Sidang perdata ini, tidak akan lepas dari Aksi Massa, aksi massa adalah bentuk persatuan untuk melawan, jalur hukum adalah alat untuk berperang, dan pada saat di medan perlawanan, persatuan dan alat perang tak luput digunakan bersamaan. Seperti inilah layaknya perjuangan, melawan dengan semangat permusuhan, namun tetap seorang teman bagi siapa saja yang memeluk kemanusiaan. 

[Mohamad Chandra Irfan]

Related

Luar Kampus 7766329079941189194

Posting Komentar

emo-but-icon

Google+ Badge

Google+ Followers

Hot in week

Recent

Comments

item