Headlines News :
Home » , » HAM BERKALUNG SENAPAN

HAM BERKALUNG SENAPAN

Written By LPM DAUNJATI on Jumat, 09 Desember 2016 | 05.43.00




10 Desember diperingati sebagai hari HAM Internasional. Peringatan hari HAM International bukan sebatas tradisi atau sebuah seremonial semata melainkan sebagai ruang dan momentum untuk menyuarakan segala bentuk ketertindasaan dan menuntut pemenuhan atas hak-hak dasar sebagai manusia dan Rakyat; hak sipil dan politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya.

Secara mendasar, Hak Asasi Manusia adalah hak atas pemenuhan kebutuhan dan kebebasan yang telah melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan universal (mendasar dan berlaku secara umum pada setiap manusia) yaitu hak yang melekat dan telah dibawa sejak dilahir oleh setiap manusia. Pada tanggal 10 Desember 1948 di kota Paris, Prancis dideklarasikan hari Hak Asasi Manusia sedunia melalui deklarasi umum hak asasi manusia (DUHAM) yang melahirkan dua instrument penting di dalamnya yakni kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, dan hak sipil dan politik.  Pendeklarasian ini tidak lahir dengan sendirinya. Pendeklarasian ini lahir karena suatu kebutuhan penting dengan berlatarbelakang kekejaman-kekejaman yang dilakukan pada Perang Dunia II yang meluluhlantahkan nilai-nilai kemanusiaan.

 Dalam pelaksanaannya, konvenan Internasional menetapkan delapan prinsip HAM yaitu: Universal, martabat manusia, kesetaraan, nondiskriminasi, tidak dapat dicabut, tidak bisa dibagi, saling berkaitan dan, tanggungjawab Negara. Sehingga dalam delapan prinsip tersebut secara objektif telah meletakkan bahwa setiap warga Negara adalah sebagi unsur pemegang hak dan, Negara berkewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak setiap warga negaranya.

Di Indonesia, di bawah kovenan International  tentang HAM, pemerintah telah meratifikasi dua perjanjian International tentang hak-hak manusia, yakni  Kovenan Internasional tentang Hak‐hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights–ICESCR) pada 30 September 2005 ke dalam Undang-undang No. 11 Th. 2005, dan Kovenan Internasional tentang Hak‐hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights–ICCPR) pada tanggal 28 Oktober 2005 kedalam UU. No. 12 Th. 2005.

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Praksisnya Hak Ekonomi: Hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak untuk berorganisasi dan berserikat, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kenyataan yang terjadi adalah rakyat terus mengalami ketertindasan. Rakyat semakin sulit mendapatkan pekerjaan, PHK terus meningkat, pemotongan upah dengan serangkaian politik upah murah, pendidikan tidak terjangkau akibat biaya pendidikan yang melambung tinggi.

Kemudian, Hak Sosial-Politik: Hak yang menjamin untuk bebas dari intervensi, hak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal, dan hak milik. Prakteknya adalah perampasan ruang hidup kian massif; penggusuran yang terjadi di Bandung, Makassar, Jogjakarta, Rembang, juga Jakarta; menurut catatan LBH, di tahun 2015, di Jakarta telah terjadi 113 kasus penggusuran, 85% dilakukan tanpa musyawarah, bahkan dilakukan dengan tindak kekerasan yang melibatkan tentara dan polisi. Tak sampai di situ, di Jawa Barat perampasan ruang hidup juga terjadi, penggusuran di Kebon Jeruk, Kebon Waru, dan perampasan lahan yang terjadi di Sukamulya, yang juga melibatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh tentara dan polisi.

HAM di Papua. Bagi kami, TIDAK ADA HAM dan DEMOKRASI di Papua. Tingginya represifitas aparat di Papua makin menegaskan bahwa senjata yang seringkali berbicara ketika menghadapi tuntutan kesejahteraan dan politik Rakyat Papua. Di beberapa Kabupaten seperti Timika, Sorong, Merauke, Dogiai, Wamena, Jayapura, Manokwari, Paniai, ratusan aktivis KNPB ditangkap, Rakyat yang menuntut hak politik direpresi dan dipenjarakan. Di Wamena, kemarin (8/12/2016), 7 aktivis KNPB ditangkap aparat hanya karena membagi selebaran. Pembunuhan di Papua terhadap aktivis demokratik memiliki bermacam-macam modus, selain penembakan langsung. Di Jakarta, pada 1 Desember 2016, 203 aktivis demokratik, gabungan dari Rakyat Papua dan gerakan lainnya dibawa ke Polda Metro Jaya ketika melaksanakan aksi.

Dalam aspek kebudayaan, prinsip HAM mengatur hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan rakyat, menikmati seni serta mengenyam kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan. Dalam kenyataannya, di Bandng, terjadi pelarangan aktifitas intelektual seperti Sekolah Marx di ISBI oleh ormas reaksioner, pelarangan buku di Telkom University, pembubaran Monolog Tan Malaka. Hal ini menunjukkan bahwa hak berfikir tidak terpenuhi sebagaimana yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

Dalam aspek lainnya, UU No.12 Tahun 2005 mengatur tentang sipil dan politik menjamin hak yang paling mendasar yakni, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, dll. Pada aspek kebebasan beragama dan beribadah, di Bandung, prinsip HAM telah dirusak oleh sejumlah kecil kelompok fundamentalisme agama pada hari Selasa, 6 Desember 2016. Mereka menamakan dirinya PAS (Pembela Ahlu Sunnah) dan DDII (Dewan Dakwah Islamiah Indonesia) yang melakukan penolakan kegiatan ibadah KKR (Kebaktian Kebangunan Rohani) Natal 2016. Dengan dalih dasar hukum surat keputusan dua menteri tentang pendirian rumah ibadah. Sementara panitia menggelar acara peribadatan menggunakan prosedur penyewaan tempat dan perizinan yang sudah biasa dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Hak dasar sebagai manusia selama ini tidak pernah dan samaa sekali tidak di jamin oleh pemerintah Indonesia. Dan celakanya, aparat tak mampu banyak berkutik menghadapai 50an kelompok intoleran tersebut.

Pada 10 Desember 2016 kali ini, hari HAM diperingati di seluruh dunia, juga Indonesia. Tapi, sesering peringatan itulah pelanggaran HAM terus terjadi, termasuk di Indonesia. Ironisnya, pelanggaran HAM oleh negara (dengan menggunakan tentara dan polisi sebagai alat represinya) justru dilakukan terhadap Rakyat yang sedang memperjuangkan hak ekonominya, hak politiknya, dan hak asasi yang sudah seharusnya dilindungi. Negara selalu absen dari persoalan Rakyat. Bukan melindungi hak ekonomi Rakyat, negara justru mengamankan modal kapitalis.

Maka berdasarkan hal itu, Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi dengan tegas menyatakan, HAM tidak akan bisa berkembang selama negara berbicara via militer, dan militer berbicara menggunakan kekerasan dan senjata. Kesatuan negara dan militer adalah kolaborasi apik dengan tujuan mengamankan investasi kapitalis, bukan Rakyat. Maka, dalam aksi mimbar bebasa dan teatrikal ini, kami membuat tema HAM BERKALUNG SENAPAN. Dan itu faktanya, di seluruh Indonesia, peraoslan Rakyat diselesaikan dengan cara militeristik. Di Papua, apalagi. Di sana juga adalah lumbung bisnis, termasuk bisnis pengamanan. Di Bandung, bual-bualan tentang ‘Bandung Kota HAM’ sudah selayaknya dilempar ke tong sampah, tak layak. Penggusuran, berkembangnya kelompok intoleran, sangat merusak HAM dan demokrasi.

Salam pembebasan Rakyat!
Salam demokrasi!

Nanang Kurniawan
Korlap Aksi

Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Media Etno | Ronny Sababalat
Copyright © 2011. daunjati online - All Rights Reserved
Template Created by Ronny Sababalat Published by Ronny Sababalat
Proudly powered by Blogger