DISKUSI MILITERISME DI JATINANGOR


Saat Diskusi: Supremasi Sipil Vs Militerisme di dalam Kampus berlangsung, dok: Pembebasan Bandung

Jatinangor, Daunjati (17/11) - LPPMD Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan UKSK UPI dan Pembebasan Kolektif-Kota Bandung menyelenggarakan diskusi mengenai militerisme dalam sipil, khususnya dalam lingkungan pendidikan tinggi. Diskusi yang diadakan hari Jumat, 17 November 2017 di Aula Pabukon Universitas Padjadjaran, Jatinangor ini dimulai pukul 16.00 dan berhakhir sekitar pukul 19.00.

Dengan judul Supremasi Sipil Versus Militerisme di dalam Kampus, diskusi ini menghadirkan tiga pembicara sekaligus. Mereka adalah Dianto Bachriadi yang mantan komisioner HAM 2012-2017 yang juga seorang peneliti di Agrarian Resourch Center (ARC), kedua ada Barra Pravda seorang aktivis dari Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi (SORAK) yang juga  pernah menjadi anggota LMND* dan terakhir adalah pembicara yang berasal dari perspektif 'militer kampus' yaitu Dadang Rahmat, bekas kepala staff Menwa Jawa Barat.

Di awal diskusi, pembawa acara menyampaikan bahwa sejarah telah mencatat bagaimana Orde Baru menjadikan militer sebagai garda depan penghancur demokrasi di Indonesia. Dengan watak kekerasannya yang menghambat kebebasan rakyat di berbagai macam aspek, dari mulai ekonomi, sosial, politik dan budaya. Tak terkecuali juga dalam pendidikan tinggi. Melalui resimen mahasiswa atau Menwa, militer berhasil menghancurkan demokrasi di pendidikan tinggi. Menwa membendung masuknya gagasan progressif ke dalam kampus.

Dalam sebuah negara, yang telah bersepakat memilih demokrasi, supremasi sipil menjadi begitu penting dibicarakan, ujar Dianto atau yang akrab dipanggil Gepeng itu.

Menurutnya, pertama-tama yang harus dipahami saat membahas supremasi sipil dalam kehadiran militer di tengah-tengahnya, konteksnya bukan sedang membicarakan situasi perang. Dalam masyarakat yang demokratis, seharusnya supremasi sipil adalah yang utama, bahkan militerpun adalah unsur yang ada dalam kendali rakyat. Militer mestinya menjadi unsur yang tidak besar dalam tatanan sosial, ia menjadi barisan yang menjaga keamanan dan pertahanan rakyat. Bukan malah sebaliknya, kita bisa melihat sejarah orde baru, khususnya pasca tahun 1978, di mana militer berhasil masuk ke dalam kampus dan menutup apa yang dinamakan kebebasan akademik di dalam kampus, pungkasnya sambil membetulkan kacamata kesayangannya. 

Barra Pravda memulai dengan cerita buruknya soal Menwa ketika kuliah, saat itu LMND setelah meresmikan program kerja, proker itu kemudian dicetak menjadi poster yang disebar ke seluruh kampus. Namun, naasnya poster-poster itu selalu ada yang nyopot. Setelah ditelusuri, dengan menempel kembali dan bersembunyi, ternyata diketahuilah bahwa yang mencopot poster-poster itu adalah Menwa. Ternyata dicopot Menwa, itu kayaknya karena ada salah satu program kami yaitu Bubarkan Menwa, pungkas Barra. Menurutnya, kehadiran Menwa di kampus itu jelas sebagai kepanjangan tentara dalam mengawasi kampus untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya protes dan kritis. Apa yang salah dari militer(isme) ini, menurutnya, sebenarnya ada pada wataknya, bukan cuma soal seragam saja.

Watak militer kita itu kan ya, sok sok ngomongin nasionalisme. Padahal seperti yang kita tau nasionalisme itu lahir dari kentutnya kaum borjuis, ujar Barra yang juga pada diskusi tersebut membuat paper yang dibagikan kepada para peserta diskusi. Lanjut Barra, bahwa nasionalisme itu sesuatu yang abstrak dan imajiner yang diciptakan kaum borjuis untuk mengaburkan rakyat tentang penindasan dan melanggengkan kekuasaannya. Itu kan awalnya dari Gilda ya, cikal bakal lahirnya borjouis eropa. Mereka kumpul, ngomongin rencana kekuasaan, terus ada yang kentut, nah, lahirlah nasionalisme, sambungnya.

"Konkretnya begini, apakah kepentingan Nenek Marni, korban penggusuran kebon jeruk, itu sama dengan kepentingan Ridwan Kamil? Apakah kepentingan Petani Surokonto, Petani Kendeng dan Petani-Petani lain yang kehilangan tanahnya itu sama dengan kepentingan Prabowo, yang punya lahan luas dan kuda yang banyak itu? Apakah kepentingan Megawati sama dengan kepentingan para TKW, para Buruh Perempuan dan Korban Pemerkosaan? Jelas beda, tapi semuanya dibuat seolah sama dalam nasionalisme. Posisi militer kita tau sendiri, mereka yang seolah paling nasionalis. NKRI harga mati, padahal itu abstrak, makna nasionalismenya jadi membela negara, bukan membela tanah-air. Hasilnya, tentara kita bisa memerangi siapa saja yang anti nasionalisme versi mereka yang abstrak itu. Jelas bahaya jadinya untuk kita orang-orang sipil. Selamanya sipil punya kemungkinan tidak nasionalis, ketika mengganggu modal. Membahayakan kapitalisme, yang di sana pasti ada militer yang siap menghadapi rakyat.", ucap Barra seorang sipil yang ketika itu memakai topi merah.

Pembicara lain yang hadir ketika itu, Dadang Rahmat, ia walaupun pernah di Menwa selama empat tahun tapi sudah terbiasa mendiskusikan tema semacam ini. Walaupun, ujarnya, ini pertama kali lagi setelah tahun 1996 - 1998. Saya sebenarnya kurang setuju kalau Menwa disebut militer, karena setau saya hingga hari ini Menwa tidak pernah mendapatkan pangkat kemiliteran., ujarnya dengan santai. Tapi pernyataan itu tak lama dibantah oleh Barra, bahwa yang dimaksud Menwa sebagai unsur militerisme di kampus itu bukan soal pangkatnya, tapi watak militeristiknya. Watak itu yang menurut Barra menjadi masalah di demokrasi kita. 

Pemateri (Dianto, Dadang, Barra) dan Moderator  dok: Pembebasan Bandung


Dalam diskusi ini, dibuka juga sesi tanya-jawab dengan peserta diskusi. Salah satu peserta diskusi bernama Romy, dari Universitas Telkom, melontarkan pertanyaan kepada Dadang Rahmat tentang pernyataannya yang mengatakan bahwa sebenarnya militerisme di kampus itu tidak ada.

Saya sangat sepakat dengan yang dikatakan Pak Dianto, bahwa perguruan tinggi mestinya jadi ruang yang bebas untuk mimbar akademik. Tapi nyatanya, peristiwa-peristiwa yang militeristik itu masih ada terjadi di kampus, bahkan setelah Orde Baru. Seperti pembubaran Sekolah Marx di ISBI Bandung oleh Ormas, lalu pernah juga ada pembubaran diskusi di Unpad tentang "Marxisme sebagai Ilmu Pengetahuan". Nah, menurut Bapak, kebetulan Bapak juga Dekan di Unpad, bagaimana dengan fakta-fakta itu? Ada diskusi yang menyebabkan militer tersinggung, lantas menggerakan ormas reaksioner untuk mengintervensi kampus, dan pihak Rektorat malah mendukung itu., tanya Romy dengan begitu tegas, khas anak muda.

Pertanyaan itu dijawab Dadang dengan jawaban bahwa ia sendiri kurang mengetahui jelas tentang kasus-kasus tersebut, karena ia hanya mendengarnya dari facebook

Dianto Bachriadi mengatakan bahwa Menwa tidak mungkin menjadi unsur yang sejajar dengan mahasiswa lain. Karena dalam mottonya, Menwa adalah barisan yang mengedepankan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. "Yang namanya ilmu keprajuritan, itu ilmu perang. Polanya intruksional, berani dan kuat.", ujarnya.

"Makanya saya sepakat dengan satu slogan dari sebuah band punk, yaitu TNI ke barak maka rakyat sans (santai). Betul, karena selama ada tentara berkeliaran di tengah-tengah sipil, selama itu juga sipil tidak akan santai menjalankan kehidupannya.", pungkas Barra, pria yang pernah menjadi anggota Paskibraka tingkat kabupaten, karena di kabupaten sekolahnya kalah oleh Paskibra dari SMA Taruna Nusantara. Ya, pantas kalah!

Diskusi Supremasi Sipil Versus Militerisme di dalam Kampus ini ditutup oleh pernyataan Dianto, bahwa untuk menghilangkan militerisme di dalam kampus, penghilangannya mesti total. Mesti menyeluruh, karena kalau tidak percuma. Militerisme di dalam kampus mesti total ditolak, karena kampus adalah ruang kebebasan akademik, walaupun kadang tidak akademis, tapi tak apa, yang penting kampus tidak boleh diganggu siapa-siapa dan harus demokratis.

[ Nofal ]

Related

Pendidikan 4492108970136113811

Posting Komentar

emo-but-icon

Google+ Badge

Google+ Followers

Hot in week

item