MENGAPA PELANGGARAN HAM DI PAPUA TERUS BERLANGSUNG?

a painting done by a Swedish artist Andre
Oleh: John Heryanto

Baru-baru ini Presiden Jokowidodo dalam peringatan hari HAM di Solo,  mengakui bahwa ia belum mampu menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini maupun yang dulu-dulu termasuk Papua. Lantas kapan kekarasan di Papua akan berakhir? Namun salah satu penyebab terjadinya berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer Indonesia disebabkan karena Freeport sejak tahun 1967 dan dimulainya era kediktatoran kapitalis Soeharto hingga kini, selain benturan yang bersifat horizontal antar penduduk. Meski sebelumnya juga telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia dalam upaya aneksasi Papua oleh Pemerintah Indonesia yang didukung oleh Amerika, serta keterlibatan PBB dan Belanda . Berdasarkan dokumen rahasia yang dipublis oleh Arsip Keamanan Nasional Amerika (National Security Archive) baru-baru ini di George Washington University. Tentunya dukungan aneksasi Amerika ini dilakukan demi kelancaran bisnisnya di Papua.  

Berbagai kekerasan tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks dan kepentingan. Sebuah peluru yang diletuskan selalu ada angin yang menyertai. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa PT. Freeport mengucurkan dana keamanan utuk militer (TNI dan Polisi) juga kepada pejabat lainnya bernilai triliunan rupiah.

Untuk Polisi saja sebagaimana diakui oleh Jendral Timur Pradopodo (Tempo, 15 Desember 2011) menerima uang dari PT Freeport sebesar 38,7 miliar. Yang  katanya ini diatur dalam Keputusan Presiden no 63 tahun 2004.

Lantas bagaimana dengan UU no 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa Polisi merupakan alat Negara yang tidak boleh menerima dana dari pihak swasta?

Selain Polisi, Dana keamanan ini dikucurkan pada Tentara dan Pejabat daerah. Sebagaimana terlihat dalam dokumen berjudul “Playing for Protection" yang diterbitkan oleh Global Witnes tahun 2005. Bahwa Freefort mengucurkan dana keamanan 4, 7 dolar AS tahun 2001 dan di tahun 2002 sebesar 5,6 juta dolar.  Ini belum lagi dana yang dikucurkan Freeport di tahun sebelumnya dan sebelumnya lagi hingga sekarang. Untuk tahun 2016 saja Freeport mengucurkan dana keamanan kepada aparat Indonesia sebesar 27 juta dolar AS.

Poster by John Heryanto
Selain kekerasan yang disebabkan karena adanya PT. Freepot, juga berbagai operasi Militer yang digelar dalam memberantas beberapa kelompok Papua yang pemerintah sebut sebagai OPM (Organisasi Papua Merdeka) sejak era kediktaroran kapitalis Soeharto hingga kini. Selain banyaknya aktivis papua yang ditangkap dan dipenjarakan saat demonstrasi damai maupun pengibaran bendera bintang kejora.

Jika memang presiden Jokowi berniat serius dalam menuntaskan berbagai pelanggran HAM di Papua. Maka mulailah dengan mengedepankan cara-cara yang lebih demokratis dan tidak lagi menggunakan kekuatan militer. Sebelum ke tahap yang lebih serius lagi , minimal mulailah dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat Papua dalam menentukan  nasibnya sendiri secara internal. Sesuai dengan UU no 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan  menyampaikan pendapat di muka umun dan UU no 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.  Bisakah? Atau mau Refendum?

Related

Papua 7235387232082643220

Posting Komentar

emo-but-icon

Google+ Badge

Google+ Followers

Hot in week

item