MENGAPA PEMBANGUNAN KOTA DI INDONESIA TIDAK BERPIHAK PADA WARGA?

 Salah satu aksi menolak pengusuran di Bandung Foto: John Heryanto
Oleh: John Herynato

Gencarnya pembangunan diberbagai kota di Indonesia terutama di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta dan Yogyakarta jarang melihat aspek sosial dan lingkungan. Sehingga pembangunan kota hanya ramah pada investor tapi tidak ramah pada warganya. 

Padahal pembangunan tersebut mengacu pada UU RI Nomer 25 tahun 2014 Tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional, dirumuskan sebagai Pembangunan Nasional yang berlandakan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.


Salah satu aksi menolak penggusuran di Jakarta. Foto: Hymen Act
Begitu juga RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah) Kota yang mengacu pada  pada   UU no 26 tahun 2007 ayat 11. Pada praktiknya berbagai pembanguanan yang dilakukan oleh korporat tidaklan sesuai dengan RTRW Kota, ia malah banyak membangun di kawasan hijau dan subur seperti marknya permbangunan apartemen dan hotel  juga bandara. Bahkan Pemerintah tanpa kompromi dengan warganya, turut mendukung pembangunan di wilayah subur dan pemukiman warga, sehingga warga dipaksa untuk meyerahkan tanahnya kepada pihak ketiga dengan alih alih “kemajuan kota”.

Pada akhirnya kemajuan kota di Indonesia tidaklah dilihat dari kualitas hidup masyarakatnya, melainkan berupa fisik semata. Sehingga jadilah  RTRW (Rancangan Terus Rebut Warga) Kota. Sebab warganya tak pernah dilibatkan dalam menyusun kotanya. Bagaimana warga bisa memiliki kota, jika ia tak pernah dilibatkan? Lihat saja membangunan Rumah Deret di Tamansari Bandung, atau pembangunan Bandara Kulonprogo di Yogyakarta dimana warga yang mempertahakan tanahnya dianggap sebagai orang yang tidak taat,pengacau dan lain sebaginya. Padahal Pemerintahlah  dan Korporatlah yang tidak menjalankan pembanguan  tidak ber-prinsip kebersamaan dan berkeadilan sesuai pada atauran UU Nomer 25 tahun 2014. 

Data pengusuran di berbagi kota di Indonesia terus meningkat setiap tahunya sekitar 25% seiring dengan kebutuhan investor. Hal ini tentunya cukup menghawatirkan. Di Jakarta saja berdasarkan data LBH Jakarta ada 300 lokasi pengusuran, begitu juga di berbagai kota di Indonesia termasuk Bandung berdasarkan program "Kotaku tanpa kumuh" yang mulai dijalankan tahun 2015 hingga 2020 dalam program "Milenium Development Goals" dari PBB.

Lantas Kapan Pembangunan Berpihak Pada warga? Selama pembanguan dijalankan dari atas ke bawah, maka selama itu pula hak warga akan terabaikan. Kira-kira begitu. Terlalu banyak kasus pengusuran untuk disebutkan, Lihat saja di berbagai berita hampir setiap minggu ada saja. 

Related

Opini 5655647347672472024

Posting Komentar

  1. Tergantung dari sudut pandang mana melihatnya..boljug utk istilah bikinan sendiri RTRW..

    Salam Musik Indonesia…Telah dirilis sebuah single terbaru “MANIEZ” (MANIS) dari REGI WEKING (Ex-Vocalist GARUDA FORCE Band) yg ber-genre POP Ballad https://itunes.apple.com/album/id1304637464 (sudah ada juga di SMULE) Terimakasih

    BalasHapus

emo-but-icon

Google+ Badge

Google+ Followers

Hot in week

item