PT SENI: MENGKRITIK KOMERSIALISASI KAMPUS ATAU TRADISI YANG BERULANG?

Peka Seni 2015 - Arsip Daunjati


DAUNJATIONLINE - Senin (6/8), hari itu kampus ISBI Bandung halaman depan lumayan ramai, dengan hadirnya meja-meja himpunan yang membuka stan pendaftaran masuk himpunan untuk mahasiswa baru. Selain himpunan yang membuka meja, ada juga stan pendaftaran PT Seni atau Peka Seni (Pengenalan Kampus Seni), program rekrutmen berbasis orientasi kampus yang diselenggarakan BEM.

Tentu berbeda dengan program rekrutmen himpunan, Peka Seni cakupan dan targetnya lebih banyak, yaitu mahasiswa baru dari seluruh jurusan. Hari ini memang hari pertama bagi mahasiswa baru jalur Mandiri untuk mendaftar ulang ke pihak kampus, yang dibuka dari tanggal 6 hingga 17 Agustus 2018. Setelah sebelumnya mahasiswa baru jalur SNMPTN dan SBMPTN sejumlah 310 orang (daya tampung, isbi.ac.id) telah melakukan daftar ulang lebih dulu, hingga tanggal 17 Agustus bagian administrasi Peka Seni tinggal menunggu 363 mahasiswa baru lagi untuk mendaftar Peka Seni. Itu pun jika seluruhnya daftar ulang menjadi mahasiswa dan, jika seluruhnya mendaftar Peka Seni.

Dalam sejarahnya, ospek level universitas memang selalu mendapat antusiasme keikutsertaan yang besar, baik di ISBI Bandung maupun kampus-kampus pada umumnya. Berbagai daya tarik dan yang menjadi tuntutan mahasiswa baru agar ikut serta, antara lain: sertifikat ospek berguna untuk beasiswa, sudah kepalang bayar saat pendaftaran awal, sampai penasaran dengan tradisi yang ada.

Di sisi lain, terkadang informasi seputar hal negatif yang ada dalam ospek sudah diketahui mahasiswa baru, tetap saja antusiasme untuk ikut serta selalu besar tiap tahunnya. Maka tidak heran jika dari tahun ke tahun Peka Seni selalu berhasil menjaring lebih dari 60% dari seluruh jumlah mahasiswa baru, setidaknya untuk mendaftar (tidak semua yang mendaftar lolos menjadi anggota BEM).

Peka Seni tahun ini memakai PT Seni sebagai judul acara. Judul tersebut merujuk pada analogi konsep perusahaan, seperti bisa dilihat dalam spanduk publikasi yang terpasang di beberapa tempat di kampus. Dari mulai gambar pabrik, orang-orang dengan baju proyek, orang-orang yang digambarkan dari kelas pekerja, sampai mesin produksi.

Publikasi tersebut paling banyak digantung di “gedung mangkrak” yang dalam formulir pendaftaran mahasiswa baru digambarkan desain plannya, alias khayalan (tidak sesuai kenyataannya). Kaitan antara PT Seni yang salah satu tujuannya sebagai orientasi kampus, dengan analogi konsep perusahaan yang serba “mengambil untung sebanyak-banyaknya”, bisa dilihat pada realita kampus saat ini yang makin komersil.

Komersialisasi, memang konsekuensi logis dari negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme, alih-alih sistem tersebut hanya berpengaruh pada harga “pasar sungguhan” dunia pendidikan pun kena imbasnya. Hari ini, dunia pendidikan pun akhirnya bagian dari pasar itu sendiri, yakni, mengelola akumulasi modal (dari anggaran subsidi pemerintah, biaya yang dikeluarkan mahasiswa sampai penghasilan dari penyewaan infrastruktur kampus), menghasilkan nilai lebih (surplus), dan menghisap hasil tenaga kerja.

Sistem pembayaran UKT yang konon menyesuaikan kemampuan ekonomi mahasiswa adalah bukti kampus memang telah komersil. Komersil, tapi menyesuaikan kemampuan, benarkah? Ternyata tidak juga. Sistem UKT masih terus bermasalah, bahkan pada hal substansialnya: menyesuaikan kemampuan.

Seperti misalnya banyak kasus mahasiswa yang mendapatkan golongan pembayaran yang tidak sesuai kondisi ekonominya, sehingga penentuan golongan banyak dipertanyakan: semenyesuaikan apa sistem UKT terhadap kemampuan mahasiswa?

Daunjati mencatat sepanjang tahun 2017 hingga awal 2018 ada 3 mahasiswa dari Fakultas Seni Pertunjukan yang putus kuliah karena alasan biaya. Padahal, mereka termasuk golongan kedua terendah. Jika memakai perspektif PT atau perusahaan atau kapitalisme, fenomena putus kuliah karena alasan ekonomi adalah sebuah hal yang biasa, salah sorangan teu boga duit.

Tapi jika masih mengamini instrumen “..pendidikan adalah hak segala bangsa”, masih bisa kah diterima kenyataannya: ada mahasiswa, warga sipil tercatat, memiliki identitas bangsa, memiliki keinginan mengenyam pendidikan, namun, mereka tak miliki modal untuk membayar biaya kuliah (yang diasumsikan oleh Sistem UKT sudah menyesuaikan kemampuan mahasiswa), sehingga berhenti kuliah adalah pilihan satu-satunya? Tidak akan.

Kecuali, jika instrumen itu hanya slogan di kertas Undang-undang, yang pada kenyataannya kampus telah tidak ada bedanya dengan PT atau perusahaan atau kapitalisme; mengambil untung sebanyak-banyaknya.

Dalam setahun ke belakang, terhitung sejak Peka Seni 2017 (jaraknya setahun, karena saat berita ini ditulis Peka Seni 2018 sudah dalam proses pendaftaran peserta) isu sistem UKT tidak menjadi wacana utama dalam kampus. Upaya pengumpulan kuesioner yang dihimpun Daunjati, konsolidasi Ormawa tahun lalu akhirnya tidak berdampak banyak, selain dampak kecil yaitu beberapa mahasiswa berhasil mendapat perbaikan golongan UKT.

Prosesnya ada yang datang bersama orangtua memprotes penentuan golongan yang tidak sesuai, ada yang pada akhirnya didata dan diurus melalui himpunan masing-masing. Namun, dampak tersebut tentu hanya dampak kecil bagi sistem UKT yang jangka panjang, yang akan “turun-temurun”, dan makin menguatkan eksistensi pendidikan yang komersiljika terus didiamkan. Dampak yang konkret seharusnya bisa dihasilkan dari gerakan yang kolektif, atau populer dikenal sebagai gerakan massa. Bukan gerakan protes yang sendiri-sendiri seperti upaya perbaikan golongan UKT—yang dampaknya hanya untuk per-orangan saja.

Gerakan massa yang secara ilmiah, sebenarnya mampu muncul dari Peka Seni 2017. Momen pengumpulan mahasiswa secara besar dan kolektif dalam satu event. Tapi pada kenyataannya tidak terjadi apa yang diharapkan di atas. Setelah Peka Seni selesai, masing-masing mahasiswa mengurus masalah UKT-nya sendiri. Bukti pendulangan banyak orang di Peka Seni (tahun 2017), tidak mencapai kesadaran kolektif untuk melawan penindasan kampus dalam hal ekonomi.

Fakta di atas menjadi PR sekaligus beban yang dipikul Peka Seni tahun ini, yang kadung memilih PT Seni sebagai judul. Judul yang terlalu vulgar, jika tujuannya untuk mengkritik komersialisasi pendidikan. Tapi jika tujuannya bukan mengkritik, PT Seni mungkin hanya akan mengulang sejarah peka seni tahun 2017 yang menyia-nyiakan massa dan membiarkan 'tradisi' yang berulang, lebih buruknya, mengamini wacana kampus yang makin hari makin komersial.

[Redaksi]

Related

Science 3243206036376723704

Posting Komentar

emo-but-icon

item