WARGA TAMANSARI: SAAT INI KAMI BUTUH SOLIDARITAS PERS MAHASISWA

Gambar oleh Redaksi Daunjati
DAUNJATIONLINE - Selasa (21/8), Forum Juang Tamansari Melawan (FJTM) mengadakan konferensi pers dalam rangka merespon rencana penggusuran oleh Pemkot Bandung dan aparatusnya Satpol PP. Hari itu, selain angoota FJTM dari Warga Tamansari RW 11 yang masih bertahan (di lahan), juga hadir solidaritas yang berasal dari unsur mahasiswa, kolektif suporter sepak bola, dan beberapa individu.

"Ini bukan yang pertama kalinya warga dan kawan-kawan solidaritas harus berjaga karena ancaman penggusuran dari pemkot. Walaupun hanya kabar dan nggak terjadi (penggusurannya), tapi (kabar pengosongan paksa) seperti ini tetap berdampak bagi kami (warga dan massa solidaritas), ini teror."ujar Riko Hendrawan, mahasiswa ITB yang juga anggota FJTM.

Dalam konferensi pers yang diadakan siang itu, Daunjati sempat bertemu Mang Ajo, salah seorang warga anggota FJTM yang sejak awal menolak dan melawan proyek Rumah Deret. Mang Ajo mengatakan bahwa saat ini warga sangat butuh bantuan solidaritas dari siapa saja yang peduli pada kemanusiaan, saat ditanya Daunjati apa yang dibutuhkan warga saat ini. "Sebab ini bukan hanya masalah kami warga Tamansari, tapi masalah kemanusiaan yang sedang diinjak-injak", lanjut Mang Ajo.

"Saat ini, kami (juga) butuh solidaritas (dari) pers mahasiswa, karena Pemerintah (Kota Bandung) sedang gencar membentuk wacana dan citra di media-media mainstream, yang menguntungkan narasi penggusuran di publik, ini harus dicounter.", tambah Mang Ajo di akhir wawancara.

Berikut pernyataan sikap yang dirilis Forum Juang Tamansari Melawan pada Konferensi Pers hari Selasa, 21 Agustus 2018:

ANCAMAN PENGGUSURAN MENGGUSUR HARAPAN WARGA RW 11 TAMANSARI

Ancaman penggusuran semakin dekat menggentayangi hari-hari kami di RW 11 Tamansari. Sejak 30 Juli 2018, hampir setiap hari Pemkot gencar melakukan intimidasi yang berdampak terhadap kondisi psikologis kami selaku warga yang bertahan. Intimidasi tersebut disampaikan melalui media cetak (koran) maupun radio. Teror pengosongan paksa selalu disampaikan lewat media media tersebut sehingga kami merasa tidak aman dan terganggu akibat hal ini.

Sejak awal, kami tidak pernah mendapatkan kejelasan proyek Rumah Deret (RUDET) ini. Bahkan ketika kami memenangkan sengketa informasi di KIP dalam rangka pengajuan informasi SOP proyek RUDET kepada Diskominfo Kota Bandung, pihaknya malah melakukan banding, dengan argumen bahwa mereka tidak berkuasa atas SOP Rumah Deret, sehingga mereka tidak wajib memberikannya. Sangat aneh ketika menilik argumen tersebut, sebab PPID merupakan corong informasi terkait persoalan daerah di Jawa Barat. Dengan enggannya diberikan informasi tersebut menunjukkan bahwa pemkot bandung dari awal tidak punya itikad baik dalam menyejahterakan warganya.

Selain teror yang diberikan lewat media, SP 1 dan SP 2 dari Pemkot melalui Satpol PP diberikan dengan dasar yang mengherankan. Dua SP tersebut keluar berdasarkan surat perintah dari DPKP3 no 17/1981-DPKP3/2018 yang sama sekali bukanlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, mengingat kewenangan satpol pp hanyalah menegakkan perda maupun perkada. Kemudian Perda No. 9 tahun 2008 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jika dibenturkan dengan fakta yang ada, Barang Milik Daerah yang dimaksud Pemkot tidak bisa kami pahami. Sebab, segala yang ada di RW 11 Tamansari tidak pernah ada tanda-tanda kepemilikan Pemkot. Semua yang ada di Tamansari kami kelola dengan baik. Jika merujuk pada tanah, tanah RW 11 merupakan tanah negara bebas (Peta Interaktif BPN), bahwa menurut Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, segala yang ada di dalam nya digunakan  sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu, apa yang kami langgar?

Kami tinggal di sini sejak lama, lebih dari 58 tahun. Bahkan orangtua kami lebih lama lagi. Rumah bagi kami bukan hanya persoalan bangunan. Sekalipun kecil atau jelek, itu bukan masalah. Sebab rumah adalah tempat kami pulang, tempat kami hidup--dan mati. Tidak ada harga yang bisa menakar seberapa berharganya hidup kami di sini. Sampai hari ini kami masih beritikad baik dalam pengurusan lahan di wilayah RW 11 Tamansari ini, kami membersihkan puing puing bangunan yang menjadi sarang binatang semenjak ditinggalkan, bahkan kami masih membayar pajak dan tagihan listrik meski salah satu warga yang masih bertahan ada yang diputus aliran listriknya tanpa kejelasan.

Bukankah Bila masyarakat telah menguasai tanah selama 20 tahun dan tanah tersebut tidak dalam sengketa (tanah dalam keadaan bebas) maka pemerintah wajib memberikan hak atas tanah kepada masyarakat itu sebagaimana PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat 2.

Proyek Rumah Deret menghancurkan segala harapan yang kami tanam di tanah-tanah RW 11 Tamansari. Anak-anak yang kami rawat dengan suka-cita harus menghadapi kebengisan Pemkot di depan matanya sendiri. Sewaktu SP 1 datang, anak kami (Satria, SD kelas 6) yang sedang sekolah mendapatkan kabar kedatangan SP itu. Sepulang sekolah, badannya panas-dingin. Ketika kami tanya, ia bilang bahwa ia takut ketika pulang nanti rumahnya sudah digusur.

Pemkot tidak pernah menghitung individu-individu yang hidup di sisa-sisa bangunan Tamansari. Tidak hanya 4 yang masih bertahan, melainkan 86 jiwa. Di dalamnya termasuk anak-anak dan lansia. Rezim tukang gusur ini tidak pernah menghitung dampak yang terjadi pada mereka yang rentan pada usianya.

Pemerintah Kota Bandung selalu menggadang-gadangkan predikat "Kota Ramah HAM". Padahal lewat proyek Rumah Deret ini, banyak pelanggaran yang dilakukan. Partisipasi kami diputus sejak awal. Kami tidak diikutsertakan dalam penentuan wilayah, dan sebagainya.

Pemkot sebagai representasi negara telah melakukan kekerasan nyata. Pada 6 Maret, ormas melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap massa solidaritas yang mendampingi kami. Selalu beberapa kali, kami dipisahkan dengan kawan-kawan pendamping. Padahal kami atau mereka sama-sama punya suara yang harus didengar. Polisi yang ada di sana membiarkan pemukulan dan pelemparan batu itu terjadi. Tercatat ada 21 korban luka dari warga dan solidaritas. Empat lainnya luka parah di kepala atau wajah. Hingga hari ini, tak ada niat baik dari polisi untuk menyelesaikan kasus itu.

Kemudian pada 12 April. Warga dan solidaritas yang menuntut kejelasan proyek Rumah Deret, dihadang oleh aparat. Kami tidak boleh masuk, malah direpresi oleh aparat di depan gerbang Balai Kota.  Kami didorong, ditahan, bahkan dipukuli di dalam balkot oleh Polisi. Jurnalis yang melihat langsung pemukulan di mobil dalmas pun ikut direpresi. Ia disuruh menghapus foto-foto bukti pemukulan oleh polisi kepada dua massa aksi. Tercatat ada 8 korban luka. Pemkot dengan aparaturnya berhasil menyebarkan ketakutan pada kami.


Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah kota masih abai terhadap ketentuan tentang hak asasi manusia yang diamanatkan melalui pasal 28 UUD 1945, UU 39 tahun 1999, UU no 11 tahun 2005, dan UU no 12 tahun 2005. Jika pembangunan rumah deret ini hanyalah untuk mengorbankan warga yang masih bertahan, apakah layak pemerintah ini disebut mengupayakan kesejahteraan warganya?

Namun hingga hari ini, kami terus melakukan perlawanan, menuntut keadilan yang selama ini tercantum pada sila ke-5 sejak Indonesia merdeka. Pemkot tidak boleh sewenang-wenang pada warga RW 11 Tamansari, atau pada daerah-daerah lainnya di Bandung. Apapun yang terjadi, kami akan mempertahankan tanah kami.


[Redaksi]

Related

Teater 8150829099561889188

Posting Komentar

emo-but-icon

Google+ Badge

Google+ Followers

Hot in week

item