SERTIFIKASI PEMKOT KE BPN BERHASIL DIGAGALKAN, WARGA TAMANSARI: PERJUANGAN KAMI BELUM USAI

Infografis oleh Redaksi Daunjati
Rabu (7/11), Forum Juang Tamansari (FJT) bersama Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP) menggelar Konferensi Pers di Masjid Al-Islam. Konferensi Pers tersebut dilakukan guna mengabarkan perkembangan lanjutan pasca FJT mengirim surat pemblokiran sertifikat tanah oleh Pemkot terhadap tanah RW 11 Tamansari Bandung pada Juli 2018. Akhirnya, Surat Jawaban Pemblokiran tersebut berhasil didapatkan dari BPN melalui aksi massa geruduk kantor BPN pada Kamis 1 November 2018.

Tanah Tamansari RW 11 terbukti merupakan tanah dengan status sengketa, jika melihat dari Surat Jawaban tersebut. Hal ini berarti, tak ada proses administrasi apapun yang boleh diterima BPN dalam area tanah tersebut, sekalipun itu pengajuan sertifikasi oleh Pemkot.


Berikut penjelasan dan pernyataan sikap yang dirilis FJT dalam Konferensi Pers (7/11) di Masjid Al-Islam, Tamansari Bandung:

KAMI SEPENUHNYA BERHAK ATAS TANAH RW 11 TAMANSARI BANDUNG

7 November 2018 | Forum Juang Tamansari Bandung

Perjuangan kami dalam mempertahankan ruang hidup belum usai. Pada 1 November 2018 lalu, kami mendatangi kantor BPN (Badan Pertanahan Negara) bersama kawan-kawan solidaritas untuk meminta Surat Jawaban Pemblokiran proses sertifikasi hak pakai Pemkot Bandung. Surat itu akhirnya keluar didorong oleh aksi massa yang berlangsung sekira empat jam di Kantor BPN, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung.
Sebelumnya, Pemkot Bandung mengajukan sertifikasi atas tanah RW 11 Tamansari ke BPN pada April 2018, dalam situasi tanah yang masih berstatus “tanah sengketa”. Kemudian pada Juli 2018, kami mengajukan pemblokiran atas pengajuan sertifikasi oleh Pemkot tersebut, dibantu dengan kuasa hukum kami, LBH Bandung.
Baru pada November 2018 kami mendapatkan Surat Jawaban Pemblokiran. Kiranya BPN masih belum sepenuhnya baik dalam memproses pengaduan kami. Karena kami harus menunggu dengan resah selama empat bulan. Untungnya kami tidak percaya dengan proses birokrasi yang begitu lama, sehingga kami sendirilah yang harus menjemput keadilan.
Status tanah RW 11 Tamansari, Bandung merupakan Tanah Negara Bebas (menurut peta interaktif BPN). Secara turun-temurun, kami tinggal dari tahun 1949-2018. Namun Pemkot mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan asetnya. Dalam UU No. 1 Tahun 2004, pasal 1 ayat 11, menyatakan bahwa “Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBD/berasal dari peroleh lain yang sah”. Pemkot mengaku mempunyai bukti pembelian tanah pada tahun 1930 di zaman penjajahan Belanda. Namun, tidak ada bukti konversi tanah. Karena seharusnya (dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960), hak atas tanah di zaman Belanda harus dikonversikan. Selain itu, Pemerintah sama sekali tidak boleh punya hak milik atas tanah.
Kami tinggal di tanah ini sudah lebih dari 20 tahun. Dalam UUPA pula, ketika warga menempati dan merawat tanah negara bebas selama lebih dari 20 tahun, maka warga punya hak prioritas untuk meningkatkan status tanah yang digarapnya menjadi hak milik, dalam hal ini bisa diwujudkan dalam bentuk sertifikasi tanah.
Warga RW 11 pernah mengupayakan sertifikasi. Pada November 2017 kami mengajukan sertifikasi. Namun salah satu syarat sertifikasi, yakni Letter C ditahan oleh pihak kelurahan dengan alasan yang tidak transparan. Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang ditujukan bagi setiap daerah pun tidak pernah menyasar kami.
Walikota Bandung dengan kemasan baru, dipimpin Oded, bersikukuh bahwa RW 11 Tamansari merupakan milik Pemkot Bandung. Namun klaim tersebut telah gugur. Aksi massa yang kami lakukan ke BPN berhasil mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa lahan RW 11 sedang dalam sengketa.
Dalam situasi konflik, tanah yang bersengketa tidak boleh ada proses administrasi (pendaftaran atau sertifikasi) yang berjalan di dalamnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Di sana disebutkan bahwa sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon, dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ini adalah kemenangan. Tanpa melakukan aksi massa, tanpa mobilisasi massa, tanpa memajukan partisipasi warga, bisa saja sertifikasi yang telah diajukan Pemkot tanggal April 2018 keluar begitu saja tanpa mengindahkan peraturan yang ada. Tuntutan rakyat dimenangkan berkat perjuangan massa, bukan karena kebaikan lembaga dan pejabat negara.
Tentu kita masih ingat, tiga bulan lalu, tepatnya 24 Agustus 2018, Pemerintah Kota Bandung melayangkan Surat Peringatan ke-3 pada warga Tamansari yang bertahan. SP itu memperingatkan agar warga mengosongkan lahan. Warga takut, semua kalang kabut. Di media-media massa Pemkot terus membombardir berita, mengabarkan penggusuran akan dilakukan dengan pelibatan 350 aparat gabungan, terdiri dari Satpol PP, tentara, dan polisi.
Elemen solidaritas dari berbagai penjuru berdatangan. Mereka membangun benteng-benteng di beberapa titik untuk bertahan, melawan balik ancaman dari Pemkot Bandung, dan menyerukan: tanah untuk Rakyat. Alhasil, ancaman penggusuran itu mampu dibendung. Penggusuran urung dilakukan.
Pengalaman demi pengalaman ini memberi tamparan keras dan juga pelajaran. Kami percaya akan kekuatan solidaritas yang kami bangun bersama dari awal perjuangan hingga saat ini. Kami akan terus berjuang mempertahankan apa yang seharusnya sudah menjadi hak kami. 

Berikut pernyataan tertulis dari Badan Pertanahan Negara, Kota Bandung, terkait status tanah di Tamansari RW 11:



[ Naufal / Wartawan Daunjati ]

Related

Tamansari 1755090558013128410

Posting Komentar

emo-but-icon

Google+ Badge

Google+ Followers

Hot in week

item