MENUJU IWD 2019, ALIANSI CLAMBER: BUKAN SEKADAR "DAPUR, SUMUR, KASUR", PEREMPUAN LEBIH DARI ITU

Poster Seruan Peringatan IWD 2019 (sumber: instagram.com/clamber08)


Sebagai salah satu dari warga (Tamansari)yang masih berjuang mempertahankan lahan dan berada di tengah ancaman penggusuran sampai hari ini. IWD ini momen persatuan perempuan dalam perjuangan. Dalam satu hari, turun ke jalan, kaum perempuan di seluruh dunia dari berbagai sektor menunjukan menyuarakan tuntutan bahwa perempuan lebih dari sekadar ‘dapur, sumur, kasur’. Perempuan lebih dari itu!


Pernyataan di atas berasal dari Eva, salah satu warga Tamansari yang tergabung dalam Aliansi Clamber, yang pada hari itu (6/3) menjadi panelis di konferensi pers “Menuju Peringatan International Women’s Day 2019” yang diadakan Aliansi Clamber, di Masjid Al-Islam Tamansari Bandung.

International Women’s Day (IWD) merupakan momen yang diperingati rutin setiap tahun di seluruh dunia selama lebih dari 1 abad. Dalam konferensi pers ini Aliansi Clamber menjabarkan beragam kondisi sosial masyarakat sekaligus tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi peringatan IWD tanggal 8 Maret nanti.

Salah satunya problem pokok perempuan Indonesia di bidang agraria. Aliansi Clamber menyatakan bahwa masih banyak buruh tani perempuan yang mendapatkan kesenjangan upah dengan buruh tani laki-laki, dan itu merupakan bentuk nyata dari diskriminasi.

Dalam rilisan persnya, menurut Aliansi Clamber hari ini seorang buruh tani perempuan dapat diupah hanya sebesar 15.000-20.000 rupiah.Kondisi kronis ini tidak terlepas dari monopoli tanah oleh segelintir perusahaan besar, negeri dan swasta. Perusahaan swasta sekalber Sinar Mas, PTPN, hingga BUMN (negeri) sekaliber Perhutani merupakan beberapa segelintir setan tanah yang mengakumulasi keuntungan dari kondisi ini. Perempuan yang semula memiliki hak penuh atas tanahnya, kini harus menjual segenap tenaganya untuk melayani kepentingan para korporasi besar.

Monopoli tanah bukan satu-satunya persoalan bagi buruh tani perempuan. Perampasan tanah akibat pembangunan infrastruktur di desa-desa juga menjadi masalah krusial bagi petani perempuan. Pembangunan infrastruktur berujung pada kriminalisasi, hingga pemisahan perempuan dari alam dan alat produksinya. Kasus pembangunan NYIA di Kulon Progo dan Yu Patmi yang meninggal karena mempertahankan ruang hidupnya dari perampasan PT Semen Indonesia di Kendeng adalah sebagian kecil pemandangan nyata yang terjadi tentang kenyataan perampasan lahan beberapa tahun terakhir ini.

Tak hanya di pedesaan, perampasan lahan yang turut merenggut hak-hak perempuan di perkotaan. Lewat kongkalingkong antara pemodal dan negara, serta seperangkat apparatus kekerasannya, perampasan lahan diamini. Negara yang adaptif dengan kepentingan pemodal membuat berbagai kebijakan. Seperti program Kotaku. Kebijakan tersebut lahir lewat pinjaman utang dari Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan Islamic Development Bank (IDB) untuk menyokong pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pasar. Di kota Bandung khususnya, program ini akan menyasar 415 titik. Penggusuran kampong kota dan ruang-ruang publik akan berdampak pada pemiskinan perempuan secara struktural.

Dalam konferensi pers itu, Eva yang mewakili Aliansi Clamber untuk berbicara beragam kondisi perempuan di bidang penggusuran juga mengatakan, bahwa perempuan yang mengalami penggusuran atau perampasan lahan itu mendapatkan beban penindasan yang berlipat.

“Problema yang paling dirasakan perempuan di Tamansari misalnya, ketika seseorang harus menjadi ibu, harus juga bekerja mencari nafkah, harus juga mengurus anak agar bisa selalu sehat. Sambil semua peran tersebut dilakoni di tengah kondisi ancaman penggusuran yang mengintai setiap harinya. Beban psikis yang dialami anak-anak kami juga menjadi beban kami para ibu-ibu. Dimana anak kami itu setiap berangkat ke sekolah dibayangi perasaan was-was, takut jika saat pulang rumahnya sudah digusur. Perasaan yang dialami anak kami karena mereka memang pernah mengalami saat-saat cobelco pernah hampir meratakan rumah kami. Juga cerita dari teman-temannya yang sudah tergusur duluan, warga Jalan Jakarta, yang sekarang nasibnya tidak jelas di bawah janji manis Ridwan Kamil dan harus tinggal di rumah susun yang jauh dari kata layak, pun tercerabut dari sumber ekonominya.”, ujar Eva, perempuan yang juga tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Penggusuran.

Tambah Eva, menurutnya momen IWD ini menjadi penting bagi para perempuan Tamansari, para perempuan di titik-titik perlawanan terhadap penggusuran dan juga perempuan di mana pun di seluruh dunia. Perjuangan rakyat melawan penggusuran menurutnya sangat penting untuk bersatu dengan perjuangan buruh, tani, bahkan mahasiswa.

IWD ini momen persatuan perempuan dalam perjuangan. Dalam satu hari, turun ke jalan, kaum perempuan di seluruh dunia dari berbagai sektor menunjukan menyuarakan tuntutan bahwa perempuan lebih dari sekadar ‘dapur, sumur, kasur’. Perempuan lebih dari itu!”, pungkas Eva tegas.

Selain bidang ketenagakerjaan, dalam konferensi pers juga dijabarkan kondisi sosial dan problem pokok perempuan di Indonesia. Dari mulai bidang ketenagakerjaan, bidang agraria, hingga bidang pendidikan. Berikut tuntutan yang akan disuarakan Aliansi Clamber pada peringatan IWD tanggal 8 Maret 2019:

      ·        Cabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, jamin hak maternitas pekerja perempuan, wujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat dan terbebas dari pelecehan dan kekerasan seksual, hapuskan Upah Padat Karya (Bidang Ketenagakerjaan)

      ·        Hentikan pembangunan infrastruktur yang merampas tanah rakyat, wujudkan reforma agrarian sejati—hentikan sertifikasi lahan yang menjerat rakyat pada skema utang, tarik mundur militer dari ruang hidup rakyat—bubarkan komando territorial, wujudkan kedaulatan pangan bagi rakyat (Bidang Agraria)

     ·        Cabut UUPT No. 12 tahun 2012—wujudkan pendidikan yang gratis, demokratis dan ramah gender, bangun lembaga independen yang bertugas menuntaskan kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Pendidikan Tinggi, galakkan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif dalam setiap jenjang kehidupan, hapuskan diskriminasi orientasi gender dan seksual (Bidang Pendidikan)

Aksi peringatan IWD 2019 oleh Aliansi Clamber akan diadakan mulai pukul 13.00 WIB sampai 17.00 WIB. Dengan rute longmarch yang dimulai dari Monumen Juang dan berakhir di Gedung Sate sebagai titik aksi. Aliansi Clamber, yang terdiri dari berbagai kolektif ini, akan membawakan tema “Bergerak Keluar dari Kelas Tertindas Mewujudkan Politik Alternatif Perempuan melalui Demokrasi Sejati”.


(daunjati/Naufal)

Related

Tamansari 4491655114651876071

Posting Komentar

emo-but-icon

Hot in week

item