Pernyataan Sikap 14 Agustus



Pernyataan Sikap
Usut Tuntas Kesewenang-wenangan Rektorat ISBI Bandung, TNI, Polri dan Ormas FKPPI yang Telah Membubarkan Diskusi Publik “New York Agreement dan Situasi Nduga” dan Mengitimidasi LPM Daunjati


Kampus harus bersih dari intimidasi aparat dan ormas! Berdiskusi adalah hak akademik!


Berikut beberapa instrumen hukum yang melindungi acara diskusi publik LPM Daunjati:


1. Hak kebebasan berkumpul dan berpendapat:


UUD 1945 Amandemen ke II, Pasal 28 E ayat (3) menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Selain itu, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekpresi tersebut.


2. Asas ilmiah, jujur dan adil dalam Pendidikan Tinggi:


  1. Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, BAB I Ketentuan Umum Pasal 3: “Pendidikan Tinggi berasaskan: a. kebenaran ilmiah; b. penalaran; c. kejujuran; d. keadilan; e. manfaat; f. kebajikan; g. tanggung jawab; h. kebhinnekaan; dan i. Keterjangkauan.”.
3. Prinsip ilmiah, demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi HAM dalam Pendidikan Tinggi yang harus dijamin dan difasilitasi oleh Rektorat:


UU Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, BAB II Bagian Kesatu Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Pasal 6: “Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika; b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;”.

4. Hak Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan yang tidak boleh diganggu oleh Pihak di luar Sivitas Akademika:

UU Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, BAB II Bagian Kedua Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Paragraf 1: “Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan”, Pasal 8 (1): “Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.”.


Pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 telah terjadi pembubaran paksa dan intimidasi oleh Rektor, TNI, Polisi dan Ormas FKPPI terhadap penyelenggara acara diskusi publik bertemakan “New York Agreement dan Situasi Nduga” yang rencananya diselenggarakan pukul 14.00 di Kampus ISBI Bandung, Jalan Buah Batu no. 212, Bandung.

Acara ini diselenggarakan oleh LPM Daunjati, sebagai bentuk dari keingintahuan dan niat belajar sejarah secara ilmiah bagi anggota khususnya dan bagi publik umumnya. Di samping juga ada ketertarikan LPM Daunjati sebagai lembaga jurnalistik melihat informasi seputar Papua masih sangat minim di kanal-kanal media di Indonesia. Dari alasan ini, maka diskusi publik adalah bentuk kegiatan yang kami pilih sebagai media menambah pengetahuan, keterbukaan informasi dan cara yang ilmiah juga demokratis. Tapi pada kenyataannya, di hari acara ini akan kami selenggarakan, dengan publikasi yang juga sudah disebar, acara kami terpaksa batal karena ada tekanan dari TNI, Polisi dan Ormas FKPPI dan yang lebih mengecewakan adalah Rektor kami sendiri mengizinkan pembatalan paksa tersebut. Ini tentu merupakan kemunduran lagi bagi ISBI Bandung sebagai lembaga akademik. Di mana, peristiwa ini menunjukan bahwa Rektor sebagai pihak yang paling bertanggung jawab di kampus ini, bukan malah melindungi hak-hak mahasiswanya, tapi malah mendukung dan memuluskan pembubaran yang dilakukan oleh TNI, Polisi dan Ormas FKPPI. Ini merupakan kali kedua dalam 3 tahun terakhir, di mana sebelumnya LPM Daunjati pernah mengalami hal serupa. Saat itu, 10 Mei 2016, segerombolan Ormas FPI merangsek masuk ke dalam kampus dan memaksa program Sekolah Marx yang diadakan LPM Daunjati untuk dihentikan. Saat itu, Rektorat ISBI Bandung pun melakukan hal yang serupa dengan hari ini, yaitu melegitimasi pembubaran; bukan malah melindungi. Dari dua pelajaran ini, dan pelajaran yang bisa kita ambil dari berbagai kasus sejenis seperti Pembekuan Pers USU (2019), Penyitaan-penyitaan buku di berbagai daerah (3 tahun terakhir) dan Pembubaran Pertunjukan Teater Tan Malaka (2016) merupakan bentuk nyata bahwa kebebasan berekspresi, literasi, berdiskusi, berpendapat dan kebebasan pers masih belum mendapat tempat di Indonesia ini. Selama aparatnya, ormas reaksionernya, dan institusi akademik seperti ISBI Bandung dan USU masih takut pada diskusi yang terbuka.

Kami menyadari betul bahwa isu yang kami bawa dalam acara diskusi ini merupakan hal yang sensitif bagi pemerintah. Namun, dalam ruang lingkung akademik, bukan kah sesuatu yang ingin kita ketahui kebenaran dan kesalahannya harus dianalisa, didiskusikan dan diteliti lagi. Bukan malah dilarang. Dikubur dalam alasan reaksioner semacam “diskusi ini akan menghancurkan NKRI!”. Alasan abstrak yang tidak akan kita pahami karena memang itu adalah alasan yang tidak ilmiah, dan mematikan demokrasi: melarang diskusi. Alasan-alasan lainnya yang keluar dari mulut polisi juga tidak tepat, seperti tuduhan mereka bahwa New York Agreement (15 Agustus 1962) merupakan peristiwa pemisahan Papua terhadap NKRI. Padahal, jelas-jelas peristiwa ini adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda dan Amerika membahas nasib rakyat Papua. Tanpa melibatkan orang Papua sama sekali. Selain itu ada lagi intimidasi polisi maupun tentara yang mengatakan kami LPM Daunjati tidak memperhitungkan efeknya yang akan merusak NKRI. Sebuah tuduhan yang sangat aneh, ketika kita menyadari bahwa kita ada dalam alam negara demokratis yang seharusnya terbiasa dengan budaya diskusi, budaya terbuka terhadap gagasan dan biasa pada laku kritik-otokritik.

Dengan terbitnya rilis ini kami menyatakan sama sekali tidak menyesal telah merencanakan diskusi publik dengan tema “New York Agreement dan Situasi Nduga”. Kami juga menyatakan menolak dan menggugat surat Berita Acara yang menyatakan beberapa poin perjanjian yang dibuat oleh Rektor, TNI, Polisi dengan kami. Karena surat tersebut dibuat dengan cara yang tidak adil dan tidak demokratis. Kami juga menyayangkan sikap BEM ISBI Bandung yang sempat satu barisan dengan kami menolak segala macam pembubaran dan intimidasi aparat di dalam kampus. Namun, beberapa saat sebelum rilis ini kami terbitkan, BEM ISBI Bandung mencabut diri dari rilis ini dengan alasan peristiwa tadi siang merupakan kesalahan mutlak LPM Daunjati. Sebuah sikap tidak konsisten dan anti pada solidaritas. Tapi kami menghormati keputusan itu, walaupun di sisi lain kekecewaan itu juga membekas. BEM yang seharusnya bisa menjadi kawan kami dalam menghadapi peristiwa ini, malah berbalik arah menyalahkan kami. Tapi kami tidak mundur. Kami tidak takut. Kami yakin bahwa solidaritas akan tetap berdatangan dari siapa pun, yang tidak menghendaki segala bentuk pembubaran dan intimidasi. Panjang umur perjuangan kebebasan akademik!

Maka dengan itu kami LPM Daunjati menyatakan:

  1. Menuntut pengusutan tuntas pembubaran paksa dan intimidasi oleh TNI, Polisi, Ormas FKPPI dan Rektor ISBI Bandung terhadap diskusi publik “New York Agreement dan Situasi Nduga” yang diadakan LPM Daunjati ISBI Bandung, 14 Agustus 2019
  2. Kemenristekdikti harus bertanggung jawab atas peristiwa ini
  3. Hentikan pembubaran paksa, pembredelan, dan pembatasan kebebasan berdiskusi di Perguruan Tinggi dan seluruh tempat di Indonesia
  4. Pemerintah Indonesia harus segera membuka akses jurnalis asing maupun lokal di tanah Papua
  5. Buka transparansi informasi soal apa yang terjadi di tanah Papua






Sehimpun cinta kami

Tertanda,


Lembaga Pers Mahasiswa Daunjati

Bandung, 14 Agustus 2019

22.00 WIB

Narahubung:


0859117330620

Related

Demokrasi 3439276065517879849

Posting Komentar

emo-but-icon

Hot in week

item