CATATAN DISKUSI: KENAPA RUU PKS PENTING UNTUK RAKYAT?

"kekerasan seksual di sekitar kita lagi-lagi ada". Ilustrasi: John Heryanto

Semenjak 2014 Komisi Nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual, dimana setiap 2 jam, ada 3 perempuan Indonesia mengalami kekerasan seksual. Lembaga itu mencatat pada tahun 2001 hingga tahun 2011 di Indonesia ada 35 korban kekerasan seksual dalam setiap harinya dan 2014 ada 4.475 kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak, hingga hari ini jumlah korban terus meningkat. Itu sekilas gambaran singkat kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dan bertapa tak berdayanya hukum menuntaskan kasus-kasus kekerasan seksual.

Berikut adalah catatan dari diskusi “Kenapa RUU PKS Penting untuk Rakyat?” di Teater Kotak ISBI Bandung (15/10/19) dari pukul 15:45 hingga pukul 19:25 dengan satu jeda pertama pembacaan puisi dan tari oleh Tengku Are (25 menit) lantas diakhiri dengan pertunjukan teater kolektif Buliju (15 menit) serta break adzan Magrib dan Isya.

Moderator:
Selamat sore, kawan-kawan semua. Sebelum mulai diskusi ini, sedikit saya akan menjelaskan tentang Front Mahasiswa Tanpa Almamater, front ini dibentuk berdasarkan analisis dan pembacaan gerakan mahasiswa akhir-akhir ini sebagaimana telah kawan-kawan ketahui pada diskusi beberapa hari yang lalu. Diskusi ini merupakan kelanjutan dari diskusi kemarin di Universitas Telkom terkait RUU KKS, kali ini FRONTAL (Front Mahasiswa Tanpa Almamater) bekerjasama dengan LPM DAUNJATI ISBI Bandung mengadakan diskusi atau belajar bersama tentang RUU PKS yang sampai hari ini DPR terus-terusan menunda pengesahannya sejak RUU tersebut digulirkan Dan hari ini kita kedatangan tamu dari Perempuan Medusa, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu Medusa?

Medusa:
Perempuan Medusa itu bergiat di UNPAR (Universitas Parahyangan Bandung), tokoh Medusa itu merupakan korban kekerasan seksual /diperkosa oleh Zeus dan inilah yang jarang orang ketahui. Nama korban kekerasan seksual inilah jarang orang kenal selain sebagai sosok yang dikenal kejam karena ular sebagai rambut di kepalanya, dan sialnya kutukan itu justru menimpa korban bukan pelaku kekerasan seksual. Sekaligus untuk mengingatkan kita bahwa kekerasan seksual dari dulu hingga kini masih ada dan kita sekarang sedang mengangkat pelecehan seksul di UNPAR.

Moderator:
kalau kita sebelumnya menolak beberapa RUU yang ngawur, diskusi ini lebih merujuk pada dukungan terhadap RUU PKS. Bagaimana posisi perempuan saat ini?

Medusa:
Perempuan masih berada dalam tekanan Patriarki, itu sangat personal. Apa yang dirasakan perempuan sehari-hari itulah yang diangkat, misalkan di Kampusku yang mungkin juga memiliki kesamaan dengan di kampus ISBI dimana perempuan sering kali mendapatkan perlakuan semisal “eh kamu cantik dan bla bla bla.." sepertinya wajar namun melecehkan, itu hal yang paling sederhana tapi ketika hal tersebut dilontarkan padaku misalkan dan tentu saja aku tidak nyaman dengan hal tersebut belum lagi dengan perlakuan yang lainnya. Aku di rumah itu kalau ada kumpulan keluarga tapi yang cuci piring itu perempuan, yang masak dan lain-lain tapi yang makan semuanya.

Moderator:
Sepakat atau tidak RUU PKS dan kenapa?

Medusa:
Sepakat. RUU PKS itu bisa mengisi kekosongan hukum di masyarakat terkait kekerasan seksual. Ada perluasan makna dalam kekerasan seksual. Ketika membahas pemerkosaan dalam hukum sekarang hanya penetrasi penis ke vagina. Misalkan kasus Agni itu tidak masuk ke pemerkosaan karena tidak masuk dalam hukum sekarang. Hukum sekarang tidak masuk semua kekerasan seksual. Dalam RUU PKS memberi kekebasan kepada perempuan untuk memiliki tubuhnya sendiri, selain itu ada pencegahan dan penanggulangan ketika ada kekerasan seksual termasuk pendidikan seks. Terus di penindakan, menekankan bagimana orang-orang yang mengurus ini melakukan victim blaming, hak-hak korban itu di jamin. Budaya orang-orang disini itu masih menganggap perempuan itu sering disalahkan ketika mengalami kekerasan seksual. Ketika ditanya pentingkah RUU PKS untuk rakyat, saya pun jadi bertanya: apakah RUU PKS itu berguna bagi pemerintah? Jadi kita harus menyakinkan pemerintah. RUU PKS itu muncul tahun 2016 di FKPPA dilatarbelakangi banyaknya jumlah korban pelecehan seksual, banyaknya korban kekerasan seksual itu yang melapor bukan yang tidak melapor. Ide RUU PKS bukan datang dari pemerintah tapi dari masyarakat, Komnas Perempuan. Waktu itu bikin naskah akademik dan diserahkan ke DPR dan masuk ke dalam prolegnas 2016. disinilah ada isu terkait perempuan. Meski kita konon demokrasi, cuman aspirasi-aspirasi yang ditampung hanya dari kaum elit saja. Dari priode januari sampai sekarang ini tiba-tiba partai politik mendukung, kenapa banyak-banyak partai dukung tentu saja karena adanya pemilu. Partai seakan-akan mendukung kesetaraan gender sejak bulan April. Kita lihat jargon-jargon Jokowi menteri dan DPR banyak perempuan. Apakah hanya angka-angka saja tanpa adanya program terkait perempuan. Ada satu partai yang menolak RUU PKS ini seperti PKS. PKS ini kan sayap kanan, konservatif dan sasaranya masyarakat kelas menengah ke bawah dengan tagar-tagar zinah dan LGBT. Itu tentunya berimbas pula karena masyarakat menengah ke bawahkan itu paling banyak dan selain partai PKS gak ada yang menyatakan sikap secara jelas apakah menolak atau mendukung karena ketakutan kehilangan masa. RUU PKS ini kenapa gak di sahkan sampai sekarang ya, karena ini gak datang dari elit dan partai politik hanya menjadikan RUU PKS sebagai objek kampaye di bulan April saja.

Moderator:
Ketika RUU PKS ini dibahas ada polemik atau paradigma yang keliru semisal tadi LGBT dan perzinahan, belok tafsir. Bagaimana tanggapan kawan-kawan?

Medusa:
Dalam RUU PKS itukan yang ditekankan itu soal pemaksaan. Yang dikritik oleh para penolak RUU PKS soal etika cara berpaikan. RUU PKS itu gak mengatur ke ranah perzinahan, perzinahan itu KUHP. Kerangka pertama pada umumnya itukan agama yang tak terukur sehingga gak terlalu rasional semisal zinah itu dilarang lantas kenapa pelecehan seksual dalam konser musik gak dilarang? Pemikiran seperti ini kan sudah sejak lama jauh sebelum FPI ada, ini sangat dogmatis.

Moderator:
Kekerasan seksual di masyarakat terus meningkat, tapi gak ada tindak lanjut! Kalau kita lihat dalam kenyataan di masyarakat misalkan dalam agama bahwa perempuan korban perkosaan oleh pacarnya seringkali dianggap perbuatan zina dan perempuan itu masuk neraka. Lantas perempuan yang korban perkosaan itu mau aborsi, masuk neraka lagi. Setelah di perkosa dan aborsi, si perempuan dinikahkan dengan pelaku pemerkosaan dan ini sungguh mengerikan.

Cahyo:
Saya mahasiswa dari jurusan hukum UNPAD. Belum lama ini saya berdebat dengan beberapa kawan dari PKS. Dalam kelompok mereka tak ada istiah pemerkosaan dalam hubungan suami istri. Tapikan soalnya caranya gimana? Itu mereka bersikeras bahwa tak ada kekerasan seksual dalam hubungan suami istri seperti kita bisa lihat di salah satu poster aksi mereka ”saya rela diperkosa oleh suami”. Padahal kan ketika melakukan hubungan seks suami istri, keduanya harus dalam kondisi mau dan menerima misalkan istrinya lagi capek karena banyaknya aktivitas itu kan gak bisa dipaksa agar mau bersetubuh. Terkait dengan landasan akademik itu memiliki tiga landasan secara filosofi, sosiologis dan yuridis. Tiga itu terpenuhi maka bisa dibuat Undang-undang. Nah yang kontra ini berada dalam ranah filosofi dan mereka menekankan sila pertama dalam Pancasila. Dari mana semua agama itu? Misalkan di sunda itu dari mana, agama kita itu dari mana kan dari luar juga sama pula dengan feminisme karena sunda itu kan agamanya wiwitan bukan yang lain. Dalam perkembangan hukum pidana itu ada resoratif justice, dia menekankan pada rehabilitasi misalkan di Belanda itu penjaranya kosong karena pelakunya dipekerjakan oleh negara, dimasyarakatkan secara ril. Kalau kita mengacu pada kebiasaan masyarakat makan saya misalkan makan pakai tangan kiri pun akan dipidana, jadi tindak pidana itu ketika ada korban. Kenapa saya sepakat, karena konteksnya bicara konsen.

Moderator:
tadi udah di jabarkan oleh perempuan medusa terkait pentingnya RUU PKS. Sekarang mungkin kita tanya ke Medusa terkait dengan RUU PKS dengan budaya patriarki yang ada dimasyarakat itu bagaimana?

Medusa:
seolah-olahkan RUU PKS itu hanya ngomongin perempuan, padahal kan kekerasan seksual itu menimpa siapa aja termasuk laki-laki berdasakan orientasi seksual. RUU PKS ini berusaha menghilangkan budaya patriarki dan ini merugikan juga buat cowok misalkan saya adalah cowok lantas pakai baju pink terus dianggap cewek.

Moderator:
saya juga merasakan dalam masyarakat terkait budaya patriarki misalkan menangis terus saya dianggap cewek. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang mendukung perempuan. Bagimanakah cara menghargai perempuan semisal di UNPAR terkait seks education dan perjuangan lainnya karena di ISBI ini masih baru akan memulai?

Medusa:
awalnya Medusa itu sempat pakum terus mulai berhembus lagi ketika ada kasus pelecehan seksual di lingkungan UNPAR dan sedang marak-maraknya di tahun 2016. itu bermula dari sebuah kasus ketika banyak perempuan merasa tidak aman ketika di tangga atau ketika pulang dan gak semua orang mau cerita. Ketika mau membuat ruang aman setidaknya ruang untuk bercerita. Kita perempuan medusa sempat membuat instalasi dengan mengahadirkan baju-baju korban pelecehan seksual. Kita mau membuktikan bahwa pelecehan bukan masalah baju tapi karena pelakunya. Selain itu membuat diskusi-diskusi. Jadi medusa itu tahapnya masih meningkatkan kesadaran di UNPAR. Di UNPAR sendiri belum ada peraturan terkait kekerasan seksual dan banyak orang yang masih belum tahu. Kita itu dari dasar banget, mungkin di sini juga harus membangun kesadaran dulu secara mendasar. Sebetulnya ISBI dan UNPAR itu sama jauh dari partai politik yang terkutuk. Ada tiga tahap yang bisa dilakukan yang pertama membudayakan diskusi di ruang-ruang publik yang terpenting ada pertukaran pikiran bukan masa, yang tidak tahu menjadi tahu. Pihak-pihak yang semestinya mengadakan diskusi dan lain-lain itukan pemerintah yang terkait semisal kampus tapi kampus gak bikin ya kita lah mahasiswa yang mesti bergerak.

Moderator:
Bagaimana seorang feminis di DPR, apakah perempuan atau laki-laki?

Medusa:
Misalkan Puan Maharani di DPR, tapi apakah ia bisa membuat kebijakan-kebijakan perempuan bukan membawa titipan-titipan dari partai politik?

Moderator:
sebelum ke sesi tanya jawab aku mau menambahkan dulu terkait sejarah bahwa perempuan seakan-akan posisinya berada di bawah laki-laki, kodrat. Zaman primitif dulu, perempuan derajatnya lebih tinggi karena perempuan memiliki akses terhadap alat produksi dan ini berubah setelah ada milik alat produksi secara pribadi. Yang bertani itu laki-laki karena tidak digangu oleh hamil dan menstrurasi dan perempuan jadinya di dapur, ketimpangan gender ini tak bisa dipisahkan dari ketimpangan kelas.

Yohanes:
Sebelum saya bertanya saya ingin bercerita dulu tentang pengalaman saya ketika mengalami kekerasan seksual. Ini mungkin agak jarang karena saya seorang laki-laki tapi saya sempat mengalami kekerasan seksual waktu kecil ketika kelas 2 SD. Waktu itu saya dalam posisi tengkurap dan si pelaku memasukan penis di antara sela-sela paha saya hingga muncrat spermanya. Kejadian tersebut hingga hari ini masih saya ingat, sialnya itulah ingatan satu-satunya yang terngiang-ngiang dari masa kecil dan ini memiliki dampak terhadap perkembangan psikologi saya. Yang ingin saya tanyakan bagimana jika korban kekerasan seksual tidak memiliki saksi atau bukti misalkan si korban diperkosa oleh pacarnya dan setelah pemerkosaan itu terjadi lantas sikorban mandi maka secara otomatis bekas sperma dan lain-lain ditubuhnya hilang, nah itu bagaimana?

Yamnu:
saya ingin bertanya mungkin hampir mirip dengan pertanyaan barusan, namun hal ini sering terjadi di ruang-ruang publik. Misalkan ada satu cewek didepan dua cowok yang berbaris ke belakang. Satu cowok menggesek-gesekan penis ke pantat perempuan di depannya dan lantas laki-laki yang satunya bertanya pada laki-laki yang lainnya ”ini enak?" Si laki yang melakukan lantas menjawab: “enak”. Nah bagaimana dengan perempuan?

Medusa:
dari konsensus itu harus diungkapkan secara verbal. Konsen itu harus jelas misalkan: “Yu ah ngentot?" Kalau secara bukti itu mungkin masih dalam ranah perdebatan, apa lagi kalau misalkan hasil visumnya tidak ada. Konsen itu harus diucapkan secara verbal. Memang mungkin dalam kenyataanya itu hal yang sulit diucapkan dalam kebiasaan tapi itu harus diucapkan biar gak nebak-nebak dan  jelas: “kamu mau gak sih? Mau ya mau, gak ya gak”.

Melati:
Saya melati dan salah satu korban pemerkosaan yang kasusnya sedang berlangsung. Saya ingin bertanya bagaimana jika seandainya saya korban pemerkosaan oleh pacar dan tak memiliki saksi itu bagaimana?

Medusa:
itu kan hal yang teknis agak susah untuk dijelaskan di sini, mungkin kita bisa bicarakan lebih lanjut di belakang.

Riko Saputra:
RUU PKS itu kan sangat mendesak, melihat data kekerasan seksual terus bertambah. Aku tuh melihat bahwa RUU PKS itu dekat dengan isu-isu rakyat, karena kekerasan seksual terjadi dimana-mana, misalkan buruh-buruh sering mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Apakah RUU PKS akan dapat menghilangkan Patriarki? Apakah kita masih menunggu?

Medusa:
Apabila RUU PKS sudah disahkan kalau misalkan pasal pencegahan seksual belum dilakukan, ya sama aja. Kalau menurut saya cara perjuangan yang mesti dilakukan misalkan di kampus, mesti bikin gerakan-gerakan kolektif bikin diskusi-diskusi seperti ini. Nah disitukan bisa mobilisasi masa agar adanya ruang - ruang aman untuk perempuan. Kalau di tingkat nasional itu sangat abstrak sekali harus memantau legeslatif, namun dalam masyarakat kita itu peduli legislatif hanya ada ketika menjelang pemilu saja. Coba kita pantau siapa aja orang-orang di DPR, kita sulit juga mendekonstruksi oligarki. Ketika RUU PKS itu sudah disahkan itu tentu aja gak ada jaminan kalau Patriarki itu hilang. Setidaknya dengan adanya RUU PKS itu dapat menambah kesadaran bahwa ada masalah di sekitar kita. Bentuk diskusi ini juga bagian dari perjuanganan setidaknya yang tidak tahu menjadi tahu.

Moderator:
Posisi perempuan dalam masyarakatkan 3x lipat lebih besar mengalami kekerasan seksual dari pada laki-laki. Tapi kita juga tak bisa dipisahkan dalam relasi gender. Kita mesti melihat siapa aja yang jadi korban. Mungkin satu pertanyaan lagi saya persilahkan kepada kawan - kawan sebelum diskusi ini berakhir.

Mawar:
Ada yang luput dalam percakapan ini yaitu soal eksploitasi anak dan perempuan karena hal ini yang paling banyak terjadi menimpa masyarakat kalangan bawah berdasarkan dari data kasus kekerasan seksual yang terungkap saja. Misalkan pernikahan anak itu secara paksa, ada ekspoitasi anak dalam pernikahan anak. Selain pernikahan ada juga kontrak prostitusi di kota-kota besar. Salah satu tujuan dari RUU PKS ini kan mau menghilangkan eksploitasi anak dan perempuan di masyarakat kelas bawah yang sampai hari ini masih terjadi. Apa yang dilakukan DPR hingga hari ini Misalkan dengan adanya perempuan di DPR apakah itu punya dampak? Selama tidak ada agenda perempuan di dalamnya tentu saja tidak ada artinya sama sekali, bagiku Puan Maharani itu bukan Feminis tapi anggota Partai. Mungkin Medusa bisa menjelaskan dimana terkait pasal yang berhubungan dengan eksploitasi anak dan perempuan.

Medusa:
Ada banyak dalam RUU PKS terkait dengan eksploitasi anak dan perempuan. Salah satu kasusnya yang paling banyak memang menimpa kelas bawah, misalkan perempuan yang dieksploitasi dalam pelacuran itu kan wanita berada dalam lingkaran setan mulai dari lingkungan, pendidikan dan lain-lain yang tak memberikan jaminan apa-apa bagi perempuan. Tentunya ada banyak lagi contoh-contoh dan kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Moderator:
Saya kira diskusi ini tidaklah perlu disimpukan dan selebihnya marilah kita belajar dan menganalisis lebih jauh lagi terhadap situasi yang berlangsung di sekitar kita hari ini. sampai ketemu di diskusi selajutnya.

----
John Heryanto, notulen diskusi “Kenapa RUU PKS Penting untuk Rakyat?”

Related

Perempuan Medusa 9077656713132080387

Posting Komentar

emo-but-icon

Hot in week

item